"Pemerintahan SBY ini permainannya tidak jauh-jauh dari test case dulu. Begitu penolakan dari masyarakat begitu kuat, barulah seakan-akan dengan arif dananya diturunkan. padahal sejak awal sudah ditargetkan sebesar Rp700 miliar," ungkap kuasa hukum Laskar Gerindra, Habiburokhman, saat dihubungi, Senin (23/5).
Pembangunan gedung baru DPR tersebut dituding laskar Gerindra telah melanggar Pasal 3 ayat (1) UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Gugatan pun telah dilayangkan Laskar Gerindra terhadap Pimpinan DPR ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (4/4) lalu.
Rekayasa tersebut, lanjut Habib, terlihat jelas dari begitu mudahnya DPR mengamini usulan Kementerian PU untuk memperkecil dana pembangunan DPR. Padahal, pengurangan dana tersebut diikuti pula dengan pengecilan bentuk dan struktur gedung. "Jadi, apanya yang dihemat? (Nilai) Rp700 Miliar untuk gedung seukuran itu masih saja berlebihan," sahutnya.
Menurut Habib, pembangunan gedung baru DPR juga tak lepas dari mata rantai mafia gedung-gedung pemerintah. Ia mencerminkan kasus pembangunan wisma atlet yang dianggap menjadi pintu masuk untuk menguak mafia tersebut. "Ada yang memainkan dana-dana pembangunan gedung pemerintah, ini harus diusut," tegasnya.
Habib mengaku tidak berminat menangapi anjuran mediasi dengan pihak DPR dari PN Jakpus. Sidang mediasi yang seharusnya terselenggarakan Senin (23/5) pun tidak didatangi pihaknya.
"Kami mau langsung ke pokok perkara karena tidak mungkin ada perdamaian antara Penggugat dan Tergugat," sahutnya.
Habibirokhman menuturkan pihak DPR sempat menawarkan kemungkinan efisensi gedung DPR dengan mengecilkan biaya pembangunan gedung baru sebagai jalan tengah. Tawaran efisiensi tersebut, imbuh Habib, justru semakin menguatkan tekad DPR untuk memboroskan uang rakyat.
"Sama saja kalau kita mau beli Mercedes, lalu diminta beli Innova saja, itu mah bukan efisensi karena uang yang dipakai sumbernya sama saja. sama-sama pemborosan," tandasnya. (
Tidak ada komentar:
Posting Komentar