Pleno Baleg DPR seperti diprediksi sebelumnya tidak mencapai satu kata terkait pasal 202 tentang besaran batas ambang keterwakilan. Dalam pandangan fraksi-fraksi, terdapat dua kelompok yakni setuju dengan angka 3% yang didukung Fraksi PKS, Fraksi PPP, Fraksi PAN, Fraksi PKB, Fraksi Gerindra dan Fraksi Hanura. Kelompok lainnya, memilih opsi 2,5-5% didukung oleh Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar dan Fraksi PDI Perjuangan.
Ketua Baleg DPR Ignatius Mulyono menyebutkan dua opsi yang muncul dalam pleno Baleg DPR tidak bisa diambil keputusan dalam rapat pleno Baleg. Dia menjelaskan, dua opsi tersebut bakal dibawa ke rapat paripurna yang akan digelar pekan depan. "Tidak ada sejarah voting fraksi, yang ada voting anggota. Oleh karenanya kita voting dalam rapat paripurna pekan depan," ujarnya dalam raat pleno Baleg DPR, di gedung DPR, Jakarta, Senin (20/6/2011).
Selain pasal 202, Ignatius menyebutkan pasal 206 terkait teknik penghitungan suara juga akan dibawa ke paripurna. Di pasal ini, ada dua pendapat yang mengemuka yakni penghitungan suara dihabiskan di daerah pemilihan dan penghitungan sisa suara dibawa ke provinsi. "Meski hanya PKB yang berpendapat, namun tetap kita bawa ke Paripurna," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ignatius menyebutkan hasil keputusan Baleg DPR ini akan diserahkan ke pimpinan DPR. Dia berharap agar pimpinan DPR mengundang pimpinan partai politik sebelum dilakukan voting dalam paripurna. "Bisa saja nanti mengambil keputusan, meski keputusan tetap di paripurna," tambahnya.
Dalam pleno Baleg DPR tersebut juga diwarnai aksi walk out Fraksi Hanura. Anggota Baleg dari Fraksi Hanura Syarifuddin Suding mengaku kecewa dengan forum rapat pleno yang tidak mencapai satu kata terkait besaran PT. Dia juga kecewa dua opsi terkait besaran dibawa ke paripurna.
"Hari ini kita sepakat mengambil dua opsi yang ada. Bukan memgambil lagi keputusan di paripurna. Saya kira sudah jelas pandangan semua fraksi," ujarnya. Tak lama menyampaikan pendapatnya, Suding meninggalkan ruang sidang.
Suara senada juga muncul dari pimpinan Baleg DPR dari Fraksi Hanura Sunardi Ayub. Dia mempertanyakan mengapa dua opsi terkait besaran PT masih dibawa ke paripurna. "Kita sadar kalau voting (dalam paripurna kalah). Supaya konsisten, kalau pandangan fraksi tidak dianggap voting, lalu apa sikap fraksi tadi, untuk apa?" katanya.
Sementara anggota Baleg dari Fraksi PPP Ahmad Yani menyayangkan sikap Ketua Baleg DPR Ignatius Mulyono yang dinilai tidak konsisten dan tegas. Dia menolak jika dua opsi terkait besaran PT dibawa ke paripurna. "Kalau mau kita buka kembali saja mulai pasal 1. Tidak ada kesepakatan juga tidak masalah, tapi kamu cabut kesepakatan di awal," ujarnya.
Suasana panas partai politik terkait besaran PT ini dipastikan akan menuai puncaknya dalam sidang paripurna pekan depan. Terkait dengan itu, Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi akan mendapatkan ujian berat.
Karena faktanya, suara partai politik khususnya di Setgab Koalisi dalam besaran PT cukup bergam. Partai Golkar 5%, Partai Demokrat 4%, PKS 3-4%, PAN 2,5%, PPP 2,5%, dan PKB 2,5%.
Wakil Sekjen DPP PAN Viva Yoga Mauladi berharap persoalan PT ini dibawa dalam rapat Setgab Koalisi. Dia menuding, fungsi Setgab koalisi baru muncul jika terdapat kepentingan Partai Demokrat. "Kalau tidak ada kepentingan Partai Demokrat, tidak ada Setgab," kritiknya.
Viva berpandangan Setgab Koalisi tidak pernah memiliki grand design dalam program legislasi nasional. Kondisi ini terjadi, sambung Viva, karena politik tergantung isu. "Yang ada justru pertarungan antarpartai. Kalau kita soal PT sebenarnya masih bisa di angka 3,5%," katanya.
Sementara Wakil Sekjen DPP PPP Muhammad Romahurmuziy berharap sebelum rapat paripurna PR pada Selasa pekan depan diharapkan Setgab Koalisi berkumpul membahas soal besaran PT. "Tidak baik jika dalam rapat paripurna dengan cara pengambilan keputusan dengan cara voting," katanya.
Jika voting tetap dilakukan, Romi demikian ia kerap disapa, Fraksi PPP akan walk out dalam sidang paripurna. "Kami bisa memastikan kalau ada voting dalam paripurna terkait PT, kami akan walk out. Tapi kami yakin, Partai Demokrat akan mengayomi partai koalisi lainnya," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Saan Mustopa menegaskan pihaknya memandang tidak perlu Setgab Koalisi berkumpul membahas soal besaran PT di Setgab Koalisi. Karena menurut Saan, saat ini masih berupa draft RUU Pemilu yang akan diserahkan ke pemerintah.
Perdebatan di internal Baleg ini sejatinya telah muncul sebelumnya dalam tiga kali pleno DPR. Hal ini bermula dari keputusan pleno Baleg DPR pada 4 April 2011 lalu yang menyepakati PT sebesar 3%. Namun keputusan itu dianulir oleh fraksi lainnya seperti Partai Golkar yang menginginkan besaran PT sebaiknya dicantumkan seluruh pendapat fraksi dengan batasan 2,5-5%.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar