Tak Ada Perang Baratayuda Gara-gara Nazaruddin

Pemecatan M Nazaruddin dari jabatannya sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat (PD) ditegaskan tidak akan berdampak apa-apa, apalagi sampai meramal akan adanya perang Baratayuda di tubuh PD.

"Itu terlalu berlebihan, perang baratayuda dari mana. Tidak akan ada sesuatu gejolak yang terjadi, seorang Nazaruddin tidak akan sampai mengakibatkan itu (perang baratayuda)," ujar Wakil Ketua PD, Max Sopacua ketika berbincang, Selasa (24/5/2011) malam.

Menurut Max, tidak akan ada penolakan apalagi sampai menimbulkan perlawanan karena keputusan pembebastugasan terhadap M Nazaruddin dari jabatannya sudah dilakukan sesuai prosedur hukum dan kode etik yang berlaku di Partai Demokrat. Yaitu melalui rapat pleno Dewan Kehormatan dengan Pengurus PD setelah dilakukan proses meminta keterangan dari pihak-pihak terkait termasuk dari Nazaruddin sendiri.

Max malah menyesalkan adanya pihak-pihak di luar PD yang melontarkan wacana-wacana yang dinilainya terlalu berlebihan. Max meyakinkan di internal PD sendiri menyusul pemecatan Nazaruddin, saat ini kondisinya adem ayem tak ada gejolak.

Soal adanya kubu di internal PD yang sejak awal mendukung dan membela Nazaruddin, menurut Max, itu wajar dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap sesama kader partai. Namun keputusan akhir, katanya, berada di Dewan Kehormatan dimana semua kader termasuk Nazaruddin harus menghormati.

"Yang dilakukan tim pembela pencari fakta yang dikomandai Pak Beny K Harman, saya pikir itu sikap sebagai anggota keluarga Demokrat sesuai prinsip yaitu untuk mendapatkan klarifikasi yang valid. Tapi tetap ada Dewan Kehormatan (yang memutuskan) semua harus tunduk dan menghormati putusan DK," ujar Max.

Peneliti senior LSI Burhanudin Muhtadi menduga, pemecatan M Nazaruddin yang diputuskan DK Partai Demokrat akan memicu perang Baratayuda. "Pemecatan tadi malam itu memicu peran Baratayuda yang lebih besar," ujar Burhan di Jakarta kemarin. Burhanudin melihat, Nazaruddin tengah mempersiapkan serangan balik ke beberapa pihak salah satunya Andi Mallarangeng.

DK akhirnya memutuskan membebastugaskan Nazaruddin dari jabatannya menyusul beberapa kasus yang diduga melibatkan Nazaruddin, seperti kasus dugaan korupsi di Kemenpora, dugaan penyerahan uang ke Sekjen MK, Janedjri M Gaffar dan kasus lainnya yang dinilai menempatkan PD pada posisi yang tidak aman.